Apa peranan birokrat dalam pembuatan keputusan, dan apakah sistem birokasi itu hanya ada pada sektor publik?

 

Birokrat adalah anggota birokrasi yang melaksanakan tugas administrasi untuk suatu organisasi. Tugas-tugas ini seringkali merupakan cerminan dari kebijakan organisasi dalam bentuk ukuran besar dan kecil. Peran birokrat dalam pengambilan keputusan meliputi hal-hal sebagai berikut: pertama, birokrat adalah anggota suatu birokrasi yang menjalankan tugas-tugas administratif bagi suatu organisasi. Wajar untuk mengantisipasi bahwa birokrat akan berperan dalam proses pengambilan keputusan atau pengambilan keputusan secara keseluruhan.

Peranan   birokrasi   menurut   robert   Presthus   memperlihatkan   peranan   birokrasi   dalampembuatan keputusan tetapi lebih kepada mengikuti peraturan yakni,

• Pembuatan peraturan di bawah peraturan perundang-undangan (delegated legislation).
• Pemrakarsa kebijaksanaan (bureaucracy’s role in initiating policy).
• Hasrat   internal   birokrasi   untuk   memperoleh   kekuasaan,keamanan   dan   kepatuhan(bureaucracy,s internal drive for power security ,and loyalty)..

Di negara berkembang, semuanya telah diatur dan diprioritaskan kegiatan atau pelaksanaannya untuk pembangunan nasional. Proses pengambilan keputusan yang menggabungkan keputusan yang sangat aktual dengan keputusan formal disebut pengambilan keputusan. Oleh karena itu, birokrat dianggap sebagai bagian dari pengambil keputusan, yang tentunya bertanggung jawab atas bagian penting dari proses tersebut. Birokrasi sendiri bertanggung jawab atas berbagai fungsi pemerintahan, antara lain sebagai berikut:

a. Administrasi,   dimana   mencakup   pelayananan,   pengaturan,   perizinan,   sertapengumpulan informasi dalam melaksanakan kebijakan negara agar mencapai tujuannegara secara keseluruhan.

b. Pelayanan,   dimana   untuk   melayani   masyarakat   atau   kelompok   khusus   sertamelayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan perjalanan ataupun lainnya.

c.  Pengaturan, untuk mengamankan kesejahteraan masyarakat.

d. Pengumpulan   informasi,   untuk   mengatahui   kebijaksanaan   dalam   sejumlahpelanggaran   atau   keperluan   yang   menjadikan   kebijakan   baru   yang   tersusun   daripemerintahannya berdasarkan situasi yang factual.

Diantisipasi bahwa birokrat akan berperan dalam proses pengambilan keputusan atau pengambilan keputusan secara keseluruhan. Di negara berkembang, semuanya telah diatur dan diprioritaskan kegiatan atau rencana pelaksanaan pembangunan nasional. Proses pengambilan keputusan yang menggabungkan keputusan yang sangat aktual dengan keputusan formal disebut pengambilan keputusan. Oleh karena itu, birokrat sejatinya merupakan bagian dari pengambil keputusan, yang tentunya bertanggung jawab atas bagian esensial dari proses tersebut.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan birokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah diatur pada tingkat dan jabatan yang lebih tinggi. Di sisi lain, birokrasi juga dapat dipahami sebagai cara kerja atau pengaturan yang melibatkan pekerjaan yang dilakukan dengan lambat dan, menurut aturan (adat, dan sebagainya), banyak liku-liku. Penyediaan berbagai layanan oleh pemerintah kepada masyarakat umum termasuk dalam bidang ekonomi sektor publik. Dalam bidang ekonomi, sektor publik bertanggung jawab atas produksi jasa dan barang dalam bentuk barang publik dan layanan publik. Realisasi hak publik meliputi pembentukan hak publik kehadiran sektor. Berbagai kerangka teoritis dan pendekatan praktis untuk akuntansi yang diintegrasikan ke dalam proses pengaturan sektor publik. Komponen yang membentuk sektor publik dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi biasanya mencakup pemerintah itu sendiri, serta penegakan hukum, transportasi umum, sekolah, dan rumah sakit. Secara umum, Badan Usaha Milik Negara dan lembaga pemerintah lainnya membentuk apa yang dikenal sebagai sektor publik (BUMN).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena berdasarkan hierarki dan jenjang jabatan. dll), yang memiliki banyak liku-liku. dll). Sektor publik adalah bagian dari ekonomi yang bertanggung jawab untuk memberikan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat umum. Dalam studi ekonomi, sektor publik bertanggung jawab atas produksi produk layanan dalam bentuk layanan publik serta barang dalam bentuk barang publik. Sampai batas tertentu, realisasi hak publik bergantung pada keberadaan sektor publik. Berbagai kerangka teoritis dan pendekatan praktis untuk akuntansi yang diintegrasikan ke dalam proses pengaturan sektor publik. Sektor publik terdiri dari berbagai entitas yang berbeda, bergantung pada negaranya, tetapi biasanya terdiri dari angkatan bersenjata, penegak hukum, transportasi umum, institusi pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Secara umum, badan usaha milik negara dan lembaga pemerintah lainnya membentuk apa yang dikenal sebagai sektor publik. Menurut apa yang baru saja dibahas, sistem birokrasi hanya dapat ditemukan di sektor publik.

 

Di sebagian besar negara, birokrat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dengan bertindak sebagai agen dari orang-orang yang benar-benar membuat keputusan. Alih-alih menjadi sumber pengambilan keputusan, birokrasi berfungsi sebagai instrumen. Ia tidak independen, melainkan bertindak dalam kapasitas netral sebagai pelaksana rencana yang dikembangkan oleh pihak lain. Padahal, birokrasi merupakan salah satu aktor penting dalam proses pengambilan keputusan pemerintah di setiap negara. Ilustrasi yang paling jelas dari hal ini dapat dilihat pada keadaan saat ini di negara-negara berkembang. Ada dua jalur birokrasi yang berbeda dalam sistem birokrasi yang beroperasi di sektor publik. Pertama-tama, susunlah birokrasi sehingga dapat berfungsi sebagai alat atau mekanisme. Pendekatan kedua adalah melihat birokrasi sebagai alat untuk menjalankan kekuasaan. Filosofi dan standar profesi (kode etik) atau kaidah perilaku yang benar (correct rules of conduct) yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pelayanan publik atau administrasi publik disebut sebagai “etika administrasi publik” (Pasolong, 2007: 193). 

Definisi ini dapat ditemukan dalam karya Pasolong, 2007. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika administrasi publik terdiri dari aturan atau standar manajemen, yang memberikan arahan moral bagi anggota organisasi atau manajemen kerja; aturan atau standar manajemen, yang memberikan arahan moral bagi administrator publik karena mereka melaksanakan tanggung jawab mereka untuk melayani masyarakat. Di bidang etika administrasi, pedoman atau standar telah diputuskan bahwa birokrat tidak boleh terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau pengambilan keputusan sendiri. Di negara-negara yang masih dalam proses pembangunan, segala sesuatunya telah diatur, dan telah ditetapkan daftar prioritas kegiatan atau pelaksanaan pembangunan nasional; ini adalah proses pengambilan keputusan yang sangat aktual dan formal.Jadi, pada kenyataanya Birokrat memang merupakan bagian dari para pembuat keputusan yang tentu saja berperan penting.Apakah sistem birokasi itu hanya ada pada sektor publik?

Jawabanya, Iya

Pembahasan Sektor publik dianggap sebagai sektor ekonomi tersendiri karena menawarkan berbagai layanan kepada masyarakat pemerintah. Militer, polisi, angkutan umum, dan layanan lainnya semuanya dianggap sebagai bagian dari sektor publik. Birokrasi, sebaliknya, hanya dapat ditemukan di sektor publik karena terdiri dari departemen, kantor wilayah, kantor kecamatan, dan kantor samsat; semua kantor ini adalah badan birokrasi negara. Secara umum, sektor publik terdiri dari instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peran birokrasi dalam pemerintahan tidak bisa diremehkan.antara lain :

1. Administrasi, dimana mencakup pelayananan, pengaturan, perizinan, serta pengumpulan informasi dalam melaksanakan kebijakan negara agar mencapai tujuan negara secara keseluruhan.

2. Pelayanan, dimana untuk melayani masyarakat atau kelompok khusus serta melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan perjalanan ataupun lainnya.

3. Pengaturan, untuk mengamankan kesejahteraan masyarakat.

4. Pengumpulan informasi, untuk mengatahui kebijaksanaan  dalam sejumlah pelanggaran atau keperluan yang menjadikan kebijakan baru yang tersusun dari pemerintahannya berdasarkan situasi yang faktual.

Telah dikemukakan bahwa modifikasi kemajuan birokrasi yang disebut juga reformasi atau perubahan merupakan hal yang penting. Kinerja pemerintahan suatu negara diakui secara luas sebagai faktor terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu negara dalam usahanya untuk mengembangkan penduduknya. Selain itu, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagai salah satu komponen reformasi birokrasi, serta keseragaman tata naskah dinas dalam konteks pemerintahan daerah, mutlak diperlukan.

Tujuan sistem manajemen PNS adalah untuk menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna guna mewujudkan PNS yang profesional, bersih, dan melayani secara adil melalui pembinaan yang dilakukan berdasarkan kepantasan. Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan sistem manajemen PNS. Peserta diharapkan dapat mengikuti bimbingan teknis ini dengan sungguh-sungguh guna menambah wawasan dan menerapkannya dalam menjalankan tugas serta menjadi agen perubahan di instansi masing-masing. Hal ini karena penting untuk memahami setiap aparatur dalam perwujudan mendukung good governance. Peserta juga diharapkan menyadari pentingnya melakukannya.

Referensi : - Buku Modul Pokok ADPU4130 Pengantar Ilmu Administrasi Negara - Yuesti, A., Ni Luh Putu Sandrya Dewi, dan I Gusti Ayu Asri Pramesti (2020). AkuntansiSektor Publik. Badung: CV. Noah Aletheia. hlm. 1. ISBN 978-623-91014-7-3.