Sepenggal sistem demokrasi Liberal di Indonesia

 

Beberapa waktu telah berlalu sejak Indonesia mengadopsi sistem demokrasi liberal sebagai kerangka politiknya. Oleh karena itu, jabatan presiden tidak bersifat tetap di Indonesia; sebaliknya, ada juga posisi kepala negara dan kepala pemerintahan. Bahkan Indonesia, di berbagai titik dalam sejarahnya, diperintah bukan oleh seorang presiden melainkan oleh seorang perdana menteri.

Hal ini terjadi pada masa Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Antara tahun 1950 dan 1959, Indonesia beralih ke bentuk pemerintahan demokrasi liberal. Konsep hak individu menjadi landasan sistem ini.

Dalam bentuk demokrasi ini, setiap warga negara, terlepas dari sejarahnya dalam hal agama atau suku, memiliki hak untuk memilih dan menjalankan kekuasaan politik. Dalam pembahasan berikut, rincian tambahan mengenai liberal akan dijelaskan secara lebih rinci.

Eksekusi Struktur Partai Demokrat Liberal di Indonesia Sebesar-besarnya Yang Pernah Terjadi

Presiden Amerika Serikat saat ini menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Namun demikian, di masa lalu, keduanya saling terkait dan terhubung satu sama lain. Apa sebenarnya yang membedakan keduanya satu sama lain? Chief executive officer negara berfungsi sebagai perwakilan resmi negara baik di dalam negeri maupun di panggung dunia.

Ia akan bertanggung jawab bertindak sebagai wakil dari daerah yang dipimpinnya. Di negara-negara dengan sistem pemerintahan monarki, seperti Inggris dan Arab Saudi, peran ini tidak hanya dipegang oleh presiden tetapi juga oleh raja. Selama ini, pemimpin pemerintahan memberikan dukungan terhadap kepemimpinan pemerintahan.

Dalam kebanyakan kasus, posisi perdana menteri adalah yang menyandang gelar ini di wilayah yang beroperasi di bawah bentuk pemerintahan parlementer. Sistem parlementer selalu digunakan di Indonesia, bahkan ketika negara telah dijalankan oleh pemerintahan demokrasi liberal.

Selama periode waktu itu, presiden bertanggung jawab untuk mengangkat Perdana Menteri. Terlepas dari kenyataan bahwa badan hukum ditempatkan lebih tinggi dalam hierarki pada saat itu daripada eksekutif, berikut ini adalah beberapa karakteristik yang menentukan dari sistem demokrasi liberal di Indonesia:

1. Adanya Kebebasan Individu

Keberadaan kebebasan individu adalah ciri pembeda pertama. Politik adalah salah satu arena di mana konsep kebebasan individu ini dipraktikkan. Mengingat sistem demokrasi liberal Indonesia saat itu banyak menampilkan partai.

Misalnya, ada lebih dari tiga partai yang menganut prinsip Islam, seperti NU, Masyumi, Gerakan Tarbiyah Indonesia, dan PSI, juga dikenal sebagai Partai Syarikat Islam. Sangatlah penting bahwa fasilitas disediakan bagi banyak pihak yang terbentuk sebagai akibat langsung dari kebebasan individu.

2. Kekuasaan Pemerintah Terbatas

Kekuasaan pemerintah dibatasi dalam demokrasi liberal. Hal ini memastikan bahwa kelompok kepentingan tertentu tidak memiliki kekuatan monopoli atas pemerintah. Akibatnya, masih ada mekanisme pengamanan dan kontrol.

3. Setiap Orang Dalam Masyarakat Memiliki Kesempatan Untuk Berpartisipasi Dalam Politik

Ciri pembeda kedua dari sistem demokrasi liberal Indonesia adalah bahwa setiap orang, tanpa memandang asal-usulnya, memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam proses politik. Banyaknya partai yang bersaing dalam Pemilu 1955 merupakan bukti tingginya tingkat partisipasi.

Dalam sejarah Indonesia, pemilu kali ini akan menjadi yang pertama berlangsung. Saat itu, pesertanya berasal dari berbagai latar belakang, bahkan tidak terbatas pada partai politik saja; ada juga orang yang mengambil bagian sebagai individu. Beberapa fraksi politiknya, antara lain PKI dan PSI, serta Acoma, Murba, dan lain-lain.

4. Dilaksanakannya Pemilu Periode Tertentu

Pemungutan suara dalam sistem demokrasi liberal Indonesia dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan secara tertutup. Fakta bahwa partisipasi dalam kegiatan ini dapat mengarah pada posisi di pemerintahan menjadikannya bagian yang sangat penting dari proses politik.

5. Pemerintahan Bisa Membentuk Hukum Sesuai Suara Mayoritas Parlemen

Kualitas terakhir adalah pemerintah mampu merumuskan undang-undang sesuai dengan suara terbanyak parlemen. Dalam bentuk demokrasi yang dikenal sebagai demokrasi terpimpin, perdana menteri berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Dalam kebanyakan kasus, partai atau faksi yang memenangkan pemilihan akan mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri berikutnya. Selama itu, banyak kebijakan yang berbeda telah direvisi dalam demokrasi liberal. Terutama dengan memperhitungkan pergantian reguler di posisi kabinet. Hanya sembilan tahun telah berlalu sejak terakhir kali reshuffle kabinet.